KMNU Online
Kuala Lumpur – Dalam kesempatan kunjungan ke Malaysia, Prof. Dr. Mahfud MD diundang KMNU IIUM untuk memberi Orasi Nusantara di depan para mahasiswa, dosen, dan masyarakat Indonesia di Malaysia. Sejatinya Mahfudz akan mengisi khutbah Idul Adha di komplek KBRI Kuala Lumpur, Kamis (24/9) esoknya.
Dalam acara yang bertajuk Kongkow Nusantara: Islam dan Kebangsaan tersebut, Mahfud menegaskan bahwa mengingat negara kita yang plural, maka Negara Pancasila adalah bentuk yang paling ideal.
Mahfud memaparkan, sangat jarang negara besar mampu mempertahankan “kebesarannya” dalam jangka waktu yang cukup lama. Saat Mahatma Ghandi berjuang membangun India, Pakistan justru bertekad pisah, disusul kemudian oleh Bangladesh. Uni Soviet yang begitu besar juga pecah menjadi negara-negara kecil, menyisakan kebesarannya pada Rusia.
“Tapi, perpecahan demikian tidak terjadi pada negara kita Indonesia. Berbagai asli kebangsaan di negara kita diikat dengan kesepakatan luhur bersama dalam satu negara, menjadi satu bangsa: Indonesia. Inilah yang patut kita syukuri dan pertahankan,” tandasnya.
Menurutnya, negara itu tidak perlu berlabel Islam. Bahkan, konsep dan sistem negara Islam itu sendiri tidak ada yang baku, baik menurut Al-Quran, Sunnah Rasul, hingga rangkaian pemerintahan era Khulafa`ur Rasyidin.
Sistem dan konsep sebuah negara itu “ciptaan” waktu dan kebiasaan masing-masing wilayah. Meniscayakan perbedaan, perombakan dan perubahan, dari waktu ke waktu. Ini sudah terakomodasi dalam sebuah qaidah ushul, yang berbunyi: “La yunkaru taghayyurulahkam bi-taghayyurilamkaanwalazmaanwal ‘awaa`id”, bahwa tidak bisa dipungkiri perubahan hukum-hukum, termasuk berubahnya sistem konsep kenegaraan itu sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan tradisi.
“Negara bernama Islam tidak harus, yang harus adalah negara berjiwa Islam,” ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, Rabu (23/9) kemarin. Yang wajib, lanjutnya, adalah substansinya yaitu menegakkan nilai-nilai Islam, bukan formalisasi Negara Islam. Dan nilai-nilai Islam tersebut terkandung dalam Pancasila.
Kongkow yang dihadiri ratusan hadirin ini menjadi semakin menarik karena sang pembicara, yang juga Guru Besar Hukum di berbagai universitas terkemuka di Indonesia ini, menyisipkan berbagai ayat-ayat al-Quran dan kaidah ushul fiqh untuk menguatkan argumennya.
“Al-‘ibrah bi al-jauhar la bi al-madzhar (Yang terpenting adalah substansi, bukan formalitasnya),” kutipnya sembari memberi contoh bahwa New Zealand, meski bukan negara Islam, tapi standar ke-Islamannya tertinggi di dunia.
Usai orasi Nusantara, Mohamad Hamdi selaku moderator memberi kesempatan bertanya kepada audiens. Pertanyaan pertama datang dari Ricky asal Palembang: Bagaimana pendapat Mahfud MD dalam menyikapi krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Indonesia sekarang, dan juga terhadap membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Soal kedua dilontarkan oleh penasihat PPI IIUM yang juga dosen senior AIKOL, Dr. Sonny Zulhuda: Apa solusi Mahfud dalam memberantas korupsi yang makin merajalela. Dan terakhir dari putri Minagkabau, Qari`ah Hasanah: bagaimana seorang Muslim Indonesia sekarang bisa mengamalkan ayat 28 Surat Ali Imran, larangan menjadikan orang kafir sebagai wali.
Dari tiga pertanyaan tersebut, Mahfud MD langsung merespon soal terakhir. Sebelum menjawab maksud, ia menyempurnakan penggalan ayat yang dilafalkan oleh sang penanya. Ia mengaku sudah hafal ayat ini sejak SMP. Menurutnya, pengamalan ayat ini sangat sederhana. Sebagai orang beriman, Al-Quran memerintahkan kita agar memilih calon pemimpin yang Muslim, jangan yang kafir. Jika memilih kafir, berarti, ya, berdosa kepada Allah. Namun, disisi lain, kita tidak boleh serta merta melarang non-Muslim mencalonkan diri sebagai pemimpin. Melarang semacam ini sama saja berdosa kepada negara kita yang demokratis. Sebagai Muslim, cukup jangan pilih calon non-Muslim, sesuai ayat tersebut.
Lalu Mahfud MD beranjak, menanggapi soal krisis kepemimpinan dan langgam Jawa.Ia berterus terang bahwa tantangan Indonesia sekarang ini memang sangat dahsyat, siapa pun pemimpinnya. Andai bukan Presiden Jokowi yang memimpin, lilitan problematika kebangsaan sekarang pun akan sama saja, bahkan bisa saja lebihparah. Berlandaskan demokrasi dan pilihan rakyat, maka, Mahfud, meski saat Pemilu tidak memilihnya, menghimbau agar tidak perlu mempermasalahkan lagi siapa yang memimpin, hargailah pilihan rakyat. Ia lebih mengajak untuk membangun Indonesia bersama-sama, saling bersinergi.
Sedangkan untuk langgam Jawa, Mahfud tidak mempermasalahkannya, namun juga tidak menyukainya, sebab terkesan “wagu”. Ia juga mengingatkan bahwa jangan pernah mudah mengharamkan sesuatu.
Dan terakhir, mengenai pemberantasan korupsi. Mahfud berkisah saat ia mulai menjabat Menteri Kehakiman, selain juga sedang duduk sebagai Menteri Pertahanan di era Gus Dur. Saat itu, ia sudah menawarkan dua opsi solusi alternatif demi memberantas sekaligus mencegah korupsi dari akarnya.
Opsi pertama, pemutihan; semua pejabat senior harus “dipecat” tanpa terkecuali. Demi meberantas korupsi, tidak masalah jika memang perlu memotong satu generasi yang “menua”, ujarnya. Namun, jika opsi pemutihan itu tak bisa dijalankan, maka opsi kedua harus diperankan. Opsi kedua ini memiliki dua langkah.
Langkah pertama, seperti yang dilakukan Afrika Selatan; pemaafan massal. Segala tindak kriminal masa lalu, termasuk korupsi, dimaafkan, asal tidak boleh terulang kembali. Namun andai ada pejabat yang mengulang kembali kriminal korupsinya, maka langkah kedua harus ditindak: dihukum mati. Langkah kedua ini persis yang diterapkan oleh Cina. Ketika pejabat disangka korup, maka jaksa memberikan tenggang waktu kepadanya untuk membuktikan, ia tidak korup.
“Tidak kebalikannya. Bukan jaksa yang membuktikan, tapi pejabat tersangkalah yang harus membuktikan. Bila melewati tenggang waktu pembuktian tersebut, ia wajib dihukum mati,” tegas Prof. Dr. Mahfud MD.
Menutup sesi tanya-jawab Kongkow Nusantara, Mahfud MD menegaskan bahwa kunci pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya bergantung pada pemimpinnya. Jika ingin sukses mencegah dan memberantas korupsi, sang pemimpin harus memiliki dua kriteria sekaligus: bersih dan pemberani. Jika bersih, tapi tidak berani, korupsi tetap akan meraja lela, begitu pun sebaliknya. Namun, jika seorang pemimpin sudah bersih, pemberani pula, Mahfud sangat yakin, Indonesia pasti akan suci dari kotoran korupsi.

Di akhir acara, penasihat KMNU IIUM sekaligus anggota Majelis Pertimbangan KMNU Pusat, Haris Alfian menganugerahkan cindera hati kehormatan kepada Prof. Dr. Mahfud MD.
Oleh : Tim Infokom KMNU IIUM