Pendidikan adalah hak setiap anak-anak bangsa, tidak mengenal unsur suku, agama, ras dan antargolongan (sara), setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depannya. Karena devinisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
Karakter atau watak merupakan sifat atau batin setiap manusia yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki. Dengan dasar bangunan karakter tersebutlah pendidikan menjadi teramat penting dalam membangun paradigma bangsa dalam mencapai tujuan, baik tujuan hidup maupun tujuan dalam bernegara.
Pun demikian dengan keadaan pendidikan di Indonesia, dalam proses pelaksanaannya seakan banyak ditemukan permasalahan dan ketimpangan. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk yang sangat banyak populasiya. Azas demokrasi yang dianut baik dalam penyelenggara kenegaraan maupun pemerintahan membuat permasalahan menjadi semakin kompit dan sukarnya menemukan solusi (Hidayasa, 2014).
Peran negara dengan aktornya yaitu pemerintah dalam membangun pondasi dasar pendidikan kerakyatan adalah wajib, disamping itu, wajar jika peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menentukan kualitas masa depan warga negaranya . Artinya bahwa pemerintah tidak boleh mengesampingkan tugasnya dalam mendidik warga negaranya demi keberlanjutan masa depan Indonesia (Kartadinata, 2015).
Mengapa harus pendidikan kerakyatan yang dibangun? Pertama, sebagai negara yang berdaulat dalam artian bahwa Indonesia adalah negara merdeka, dengan azas demokrasi yang di anut, sudah seharusnya pemerintah menyejahterakan rakyatnya dalam hal apapun, termasuk berdaulat dalam pendidikan. Kedua, Indonesia adalah negara berkembang, baik rakyat maupun pemerintah sadar akan pentingnya bangunan pendidikan dalam kontribusi kemajuan negara kedepan. Ketiga, proses pengubahan sikap dan tata laku seorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan dapat dipahami secara menyeluruh, baik rakyat, sebagai komponen terpenting, dan pemerintah sebagai pengawas sekaligus pelaksana pendidikan.
Dengan argumentasi tersebut, karakter warga negara akan pentingnya pendidikan bagi seluruh elemen dapat terbangun, sehingga tercipta suasanan dimana kebutuhan akan pendidikan menjadi sebuah tradisi dalam membangun karakter bangsa, terutama dalam meneruskan tonggak kepemimpinan masa depan bangsa dan negara.
Pendidikan menjadi instrumen terpenting untuk mengelola bangsa dan negara masa depan, sadar akan itu semua, solusi untuk memperbaiki sistem pendidikan kedepan akan mudah. Kondisi ketidak pastian akan pendidikan kedepan dapat terjawab, sehingga ketimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diatasi seutuhnya oleh rakyat maupun pemerintah.
Berikut ini permasalahan dalam pendidikan yang tidak pernah selesai, antara lain mahalnya biaya pendidikan, fasilitas, sebagai penunjang belajar mengajar, dan rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan antara kota dengan desa. Kesenjangan terjadi karena upaya dalam memperbaiki tata kelola dalam pendidikan masih lemah, baik kesadaran pemerintah maupun rakyatnya.
Pertama, Mahalnya biaya pendidikan dikeluhkan oleh rakyat kita-dengan status bahwa Indonesia sebagai negara berkembang-ironis jika kedepan pendidikan tetap mahal. Pemerintah selaku pemegang kebijakan harus mampu memberikan subsidi pendidikan kepada rakyat yang tidak mampu, pemerataan antara di kota dan desa akan tercipta jika pemerintah dapat melihat kondisi ini dengan baik dan bijak.
Kedua, Fasilitas sebagai penunjang dalam belajar mengajar, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar antara desa dan kota jauh berbeda. Di desa, pengajar pada satu sekolah dasar (SD) yang jumlahnya sangat terbatas, dapat dipastikan bahwa pengajaran yang disampaikan tidak akan maksimal. Dukungan tenaga pengajar yang komplit, akan mampu memberikan kualitas pendidikan yang lebih jika dibandingkan dengan di desa.
Tidak hanya tenaga pengajar saja, fasilitas berupa gedung juga sangat jauh berbeda. Di desa gedung sekolah sangat terbatas, hanya cukup untuk dibuat sebagai kelas saja tanpa adanya dukungan ruangan seperti laboratorium maupun perpustakaan, jarak rumah rakyat jauh dari jangkauan sekolah dengan akses jalan yang juga sangat memprihatinkan, sedangkan di kota, gedung sekolah sudah sangat lengkap dengan didukung ruang belajar lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan, dengan didukung akses jalan lebih baik. Namun, semua masalah tersebut tidak memberikan jaminan pasti penyelenggara pendidikan akan lebih baik, ini merupakan nalar penulis saja.
Ketiga, pemerataan kesempatan pendidikan antara di desa dan kota sangat jauh berbeda, pemerintah lebih menaruh perhatian pada pendidikan di kota ketimbang di desa, ini juga menjadi boomerang bagi penulis bahwa di desa jumlah penduduk lebih banyak, meski secara populasi di kota lebih padat daripada di desa. Namun kenyataan yang terjadi, bagi pemuda yang akan mengenyam pendidikan yang lebih baik akan dengan sendirinya memilih bermigrasi dari desa ke kota.
Dari uraian di atas, dapat di simpulkan jika pendidikan menjadi bangunan karakter yang sangat penting sebagai dasar dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah harus berperan aktif terhadap kondisi pendidikan antara di desa dan kota, serta aktif dalam meninjau kondisi sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan yang ada antara di desa dan kota, diharapkan kedepannya pendidikan menjadi buah dorongan seperti semboyan pendidikan kita yaitu tut wuri handayani (di belakang memberi dorongan). 17 Agustus 2015 akan menjadi saksi kemerdekaan Indonesia yang ke-70 tahun dan 2 Meisebagai peringatan hari pendidikan nasional di Indonesia. Ahmad Fairozi
Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Jurusan Teknologi Industri Pertanian.
Referensi:
Hidayasa, A., S, 2014. Permasalahan Pendidikan di Indonesia. (Accessed 29 April 2015).
Kartadinata, S., 2015. Mencari bentuk pendidikan karakter bangsa. (Accessed 30 April 2015).